HARIANTRIBUANA.CO, Ketapang – Puluhan mahasiswa di Kabupaten Ketapang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (31/07/2026). Aksi tersebut menyoroti persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Agus Haryandi, mengatakan persoalan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, kesulitan mendapatkan BBM telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang bergantung pada BBM untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Mahasiswa juga menyoroti antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU serta sulitnya masyarakat memperoleh BBM di tingkat eceran. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dan koordinasi lintas pihak agar tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
Kedua, mendesak pemerintah pusat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah demi melindungi perekonomian rakyat dan negara.
Ketiga, mendesak aparat kepolisian di Kabupaten Ketapang memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM serta menindak tegas segala bentuk penimbunan, penyalahgunaan, dan praktik distribusi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, menuntut Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Pertamina menjamin ketersediaan pasokan BBM secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat, aktivitas perekonomian, dan pelayanan publik dapat berjalan secara normal.
Kelima, mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta memastikan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.
Keenam, mendesak pemerintah menyampaikan target waktu yang jelas dalam penyelesaian permasalahan BBM serta melakukan evaluasi secara berkala yang dapat diakses publik.
Agus menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat Ketapang. Mahasiswa meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai kondisi pasokan BBM sekaligus menyampaikan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi BBM berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap distribusi BBM juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Agus.
Ia juga menyoroti antrean panjang yang hingga saat ini masih terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.
“Sampai hari ini dan detik ini, antrean terus terjadi di seluruh SPBU Kabupaten Ketapang. Banyak masyarakat, orang tua, bahkan ibu-ibu rumah tangga ikut mengantre dan mendatangi SPBU. Kemana hati nurani Pemerintah Kabupaten Ketapang,” cetusnya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan keseriusan kepala jobber ketapang sebagai penyalur BBM ke SPBU. Acap kali pihaknya mendengar masih ada SPBU yang kekurangan pasok.
“Kami meminta Pertamina Patra Niaga agar dapat dievaluasi kepala Jobber ketapang, dalam hal ini kami manilai harus ikut bertanggungjawab,” tandasnya.
