HARIANTRIBUANA.CO, Ketapang – Satuan Reskrim Polres Ketapang menyerahkan dua orang tersangka kasus pidana korupsi dan barang bukti kepada kejaksaan negeri ketapang, jum’at (31/01/2025).
Tersangka NK merupakan Plt Kades air itam besar tahun 2023, YR mantan bendahara desa. Keduanya dipersangkakan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dengan melakukan tindak pidana korupsi kas desa periode tahun 2023 dengan dugaan kerugian kas desa yang ditimbulkan sebesar 440 juta rupiah.
Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara kasus ini pun dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 30 Januari 2025.
“Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II) ini menandai berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa. Maka penyidik Polres Ketapang menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ketapang untuk proses selanjutnya,” ujar Kapolres Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Ryan Eka Cahya, S.I.K., M.Si. Rabu (05/02/2025) Pukul 16.00 wib.
Selain menyerahkan tersangka, Penyidik Reskrim Polres Ketapang juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen peraturan Desa, rincian transaksi rekening kas desa, SK Pengangkatan Plt Kades dan Plt Bendahara, Laporan Kas Desa, serta nota kesepakatan bersama.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 angka 1 KUH Pidana.
Kasat Reskrim juga menambahkan bahwa Polres Ketapang terus berkomitmen untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Kabupaten Ketapang sebagai bentuk integritas penegakan hukum.
“Kami pastikan untuk menegakan supremasi hukum di wilayah hukum Polres Ketapang terutama dalam penanganan tindak pidana Korupsi yang selaras dengan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.
