HARIANTRIBUANA.CO, Kayong Utara – Warga Pulau Pelapis hadiri audensi dengan Bupati Kayong Utara bersama pihak PT Dharma Inti Bersama (DIB) terkait penurunan hasil tangkapan nelayan pasca Pulau Penebang dijadikan tempat pembangunan Pabrik Smelter Alumina dan Aluminium, Senin (28/7/2025). Bertempat di Pendopo Bupati Kayong Utara.
Warga nelayan pulau pelapis meminta kepada pemerintah daerah kayong utara untuk mencarikan solusi jangka panjang terkait kejadian tersebut.
Menurut warga nelayan pulau pelapis, penurunan hasil tangkap nelayan saat ini cukup signifikan, akibat aktivitas peladakan dan perubahan air laut yang dugaan aktivitas PT.DIB dalam Pembangunan Pabrik Semelter.
Doni Iskandar selaku Ketua BPD Desa Pelapis menyampaikan keluh kesah kepada bupati, meminta Bupati KKU agar memperhatikan dan bijak dalam mengambil sikap terhadap nasib nelayan yang sekian bulan sampai saat ini menderita di karenakan hasil tangkap sudah kosong.
” Kami tidak pernah berniat buruk kepada pihak PT. DIB dan berharap kepada bupati KKU dan wakil Rakyat memberikan kejelasan kepada masyarakat pelapis dalam jangka panjang, dari sekarang sampai anak cucu kami nanti, pemerintah jangan hanya Memikirkan, menginginkan pendapaa asli daerah (PAD) saja,” jelas Doni dalam pertemuan.
“Dirinya yakin tipikal bupati KKU, bukan bupati yang zalim kepada anak-anak (masyarakat) dan kami pastikan bapak bupati sangat sayang dengan warganya sendiri,” tambahnya.
Satu diantara warga Pelapis, Taslim meminta kepada pemerintah daerah kayong utara betul betul memperhatikan keluhan masyarakatnya dan jangan dibiarkan begitu saja.
“Diharapkan kepada pemda kku masa sulit kami ini tolong perhatian nya, jangan di biarkan masyarakat ribut terlebih dahulu baru ada tindakan dari pihak lain nya, kami ini warga sekitar yang terdampak,” pintanya.
Abdul samat Wakil ketua DPRD kayong utara, menyikapi pertemuan audensi sore ini, meminta pemerintah dan PT. DIB, diskusikan baik-baik dan cari solusi bersama.
“pertemuan ini menjadi pertemuan pertama dan terakhir dalam mengambil keputusan tentang penyelesaian masalah ini,” ungkapnya.
Dalam audensi tersebut bupati KKU Romy wijaya, meminta penjelasan kepada pihak PT. Dharma inti bersama, untuk memberikan penjelasan terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat pelapis.
“Agar kedepannya tidak ada lagi keributan di lapangan ,demo mendemo serta tuntut menuntut,kita ciptakan iklim yang damai aman dan kondusif,” pinta bupati kku.
Bagi PT DIB jadilah perusahaan yang bekerja dengan baik dan bisa membuat masyarakat KKU sejahtera dengan kontribusi yang benar benar bisa membuat dampak positif bagi kelangsungan pembangunan KKU.
“Karena satu satunya pabrik smelter yang ada di pulau penebang inilah yang akan menopang Pendapatan Asli Daerah PAD buat kabupaten Kayong Utara,” jelas Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, pihak PT. Dharma inti bersama, terkait tuntutan konpensasi yang dimintai masyarakat desa pelapis, atas menurun nya hasil tangkapan nelayan, pihak DIB tidak dapat memenuhi tuntutan warga desa pelapis.
Pihak DIB menjelaskan, undang-undang yang menyatakan konpensansi terhadap masyarakat nelayan pulau pesisir memang ada, tapi peraturan tersebut telah berubah dan di hapus berdasarka undang-undang no.6 tahun 2023.
Namun program CSR PT DIB untuk menunjang pengembangan perekonomian masyarakat desa pelapis sudah pihaknya siapkan, dan program tersebut banyak hal, maka dapat kami sampaikan satu per satu.
