HARIANTRIBUANA.CO, Ketapang – Sewa Tersus, Bongkar Ratusan ton pupuk berjenis NPK Palmo di sekitar Dermaga PT Gajah Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalbar.
Menurut informasi, bahwa pupuk tersebut berasal dari surabaya PT Saras wati, yang kemudian akan di bawa ke PT Cargill Sei Resak.
Ironisnya, pengawasan dari KSOP Kendawangan seakan abai terkait permasalahan ini, diketahui bahwa PT Gajah tidak bergerak dibidang PUPUK namun Tersus tersebut dipergunakan untuk bukan kepentingan PT tersebut.
Saat dikonfirmasi ke Pihak KSOP Kendawangan, terkait tersus milik PT Gajah, dan menyangkut olah gerak dari tranportasi tersebut harusnya bersandar dimana, namun pihak KSOP tidak merespon.
Kontraktor dari Pupuk tersebut, Komar menjelaskan bahwa memang Tersus itu milik PT Gajah, diakuinya bahwa pihaknya menyewa Tersus tersebut untuk kepentingan bongkar Pupuk.
“Kalau masalah pelabuhan milik PT Gajah, saya komunikasi dengan pengurusnya untuk sewa pelabuhan,” akunya, Kepada media ini, Senin (17/2/2025).
Dirinya menyebutkan, bahwa dimanapun yang diizinkan untuk sandar maka pihaknya akan sandar disitu, menurutnya, kalau ikut aturan pasti tidak bisa kerja.
“Begini bang, kalau kami ini macam pembongkar dimanapun diizinkan sandar kita sandar, ya cari makan lah yang benarnya, Dan kita pun menghidupi orang banyak, terutama buruh lah. Disini bang, kalau kita misalkan bongkar pupuk milik BGA, kite bebas bongkar dimana, Kalau kita ikuti aturan pasti kita tidak bisa kerja,” cetusnya.
Untuk itu, ia menambahkan, bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan aparat, selain dengan KSOP dan KPLP Kendawangan.
“Makanya kita selalu koordinasi dengan aparat termasuk KSOP dan KPLP kita koordinasi semua, bertanya bisa tidak kita kerja. Mereka lah yang keluarkan olah gerak dan izin bongkar muatnya,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, bahwa kalau ikut aturan maka bongkar muatnya di pelabuhan umum, menurutnya itu terbatas.
“Kalau untuk ikut aturan, kendawangan ketapang ini kita boleh bongkar di pelabuhan umum saja, semetara di pelabuhan umum tidak memadai kegiatan hal seperti itu. Makanya minta kebijakan dengan KSOP,” tandasnya
